Rencana untuk menggunakan subsidi tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK) batal diterapkan tahun ini maupun tahun 2025. Hal ini telah dipastikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal yang menyebutkan bahwa belum ada perubahan soal isu pengurangan anggaran subsidi KRL di 2025 dan rencana penerapan subsidi tiket Commuter Line berbasis NIK.
Usai Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, yang dilakukan di Jakarta Pusat, pada Selasa (1/10) Risal juga mengatakan bahwa subsidi berbasis NIK ini masih dalam kajian dan belum akan dilaksanakan di 2025.
Kabar mengenai perubahan subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK ini awalnya muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2025. Di sini tertulis bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapatkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) senilai Rp4,79 triliun, dan salah satunya diperuntukan untuk KRL Commuter Line.
Sebelumnya Risal juga mengatakan rencana penetapan tarif KRL berbasis NIK dibuat sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi bagi masyarakat mampu dan mengalihkan bantuan tersebut kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dari sinilah tarif KRL akan diatur berdasarkan status ekonomi pengguna yang terdata dalam NIK. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan subsidi yang lebih adil dan efektif dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia belum tahu rencana atau kabar mengenai perubahan subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK tersebut. Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak banyak bicara, bahkan ia berjanji akan memberikan yang terbaik di tengah polemik subsidi KRL berbasis NIK. Berbeda dengan pendapat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, ia mengaku sempat membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. Akan tetapi, Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL.
Bagaimana kelanjutan mengenai perubahan subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK? Apakah akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, atau hanya dijadikan sebagai wacana. Lalu apakah hal ini menguntungkan?
sumber gambar: instagram/jidanreal_
